Pages

 

Blogger templates

GABUNHG YUK!!!
 
Selasa, 25 September 2012

Sejarah teori ekonomi


BAB I
PERNDAHULUAN

  1. Latar Belakang
Dalam era globalisasi, dimana segala sesuatu dituntut untuk dapat dikerjakan secara professional dan mengikuti perkembangan zaman. Sangat efektif bila kita lebih dahulu mengenal teori-teori ekonomi di Dunia ini, dan kemudian melakukan observasi serta implementasi dari asumsi teori yg diperloeh kedalam dunia kerja. Agar apa yg menjadi tujuan dan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan dapat terkendali, kondusif dan memiliki nilai yg luhur.
Berbicara tentang ekonomi, mungkin sebagian atau semua orang telah tahu. Namun saya yakin hanya sedikit orang yg mengenal dengan baik arti dari kata ekonomi itu sendiri. Secara pribadi, manusia adalah mahluk yg ekonomi, mengapa? Karena segala kebutuhan yg ia perlukan dalam melangsungkan hidupnya selalu berhubungan dengan teori ekonomi. Namun hanya sedikit atau segelintir orang dapat memahami dan mengarti kata ekonomi untuk dirinya sendiri dan menjadikannya menajdi mahkluk yg ekonomis.
Karena sangat sedikit manusia yg mampu berfikir ekonomis, maka makalah ini ingin menyajika bagaimana Negara ingin membentuk kehidupan masyarakatnya menjadi makmur dan penuh dengan kesejahteraan, dan dalam perjalanan pembaca tidak hanya mengerti teori-teori ekonomi, melaikan dapat memberikan gambaran untuk dirinya dalam memahami teori ekonomi dan pola penerapan yg sesuai dengan kebutuhan setiap indiovidu.

















  1.     Rumusan Masalah

Mari kita belajar untuk mengenal lebih dekat, dan lebih jauh lagi, agar apa yg menjadi modal dal landasan kita dalam belajar, serta merangkai sebuah kemajuan dapat lebih baik. Sebagai langkah awal kita dalam memperoleh informasi, tentu harus diawali dari rasa penasaran dan tanda tanya. Dan ungkapan pertanyaan itulah yg mampu memberikan kita jalan menuju kemana kita dan kemana serta apa tujuan yg ingin kita capai. Berikut adalah beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah yg hendak dibahas dalam maklah yang akan disajikan secara ringkas, jelas, dan memiliki nilai eduklatif yg mendasar dan berguna bagi kita. Sehingga kita mampu memahami secara detail tentang teori ekonomi dan bagioamana penerapannya dalam hidup kita.

  1. Apa pengertian Ekonomi ?
  2. Bagaimana sejarah ilmu ekonomi dari waktu ke waktu?
  3. Apa saja system ekonomi yg ada di Dunia
  4. Apa kelemahan system Ekonomi Konvensional?
  5. Bagaiman sejarah system ekonomi Indonesia?
  6. Indonesia manganut system ekonomi apa?
  7. Mangapa system ekonomi kapitalisme tidak cocok di Negara berkembang?
  8. Bagaimana lahirnya system Ekonomi Pancasila?
  9. Apa pengertian system Ekonomi Pancasila?
  10. Apa ciri dari system Ekonomi Pancasila?





























BAB II
PEMBAHASAN

  1. SEJARAH PERKEMBANGAN TEORI EKONOMI

[[Berkas:'Sejarah Perkembangan Teori Ekonomi' adalah suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu yang harus dilacak melalui sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai era sekarang. Aristoteles adalah yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan di antaranya antara yang bersifat "natural" atau "unnatural". Transaksi natural terkait dengan pemuasan kebutuhan dan pengumpulan kekayaan yang terbatasi jumlahnya oleh tujuan yang dikehendakinya. Transaksi un-natural bertujuan pada pengumpulan kekayaan yang secara potensial tak terbatas. Dia menjelaskan bahwa kekayaan unnatural tak berbatas karena dia menjadi akhir dari dirinya sendiri ketimbang sebagai sarana menuju akhir yang lain yaitu pemenuhan kebutuhan. Contoh dati transaksi ini disebutkan adalah perdagangan moneter dan retail yang dia ejek sebagai "unnatural" dan bahkan tidak bermoral. Pandangannya ini kelak akan banyak dipuji oleh para penulis Kristen di Abad Pertengahan.
Aristotles juga membela kepemilikan pribadi yang menurutnya akan dapat memberi peluang seseorang untuk melakukan kebajikan dan memberikan derma dan cinta sesama yang merupakan bagian dari “jalan emas” dan “kehidupan yang baik ala Aristotles.
Chanakya (c. 350-275 BC) adalah tokoh berikutnya. Dia sering mendapat julukan sebagai Indian Machiavelli. Dia adalah professor ilmu politik pada Takshashila University dari India kuno dan kemudian menjadi Prime Minister dari kerajaan Mauryan yang dipimpin oleh Chandragupta Maurya. Dia menulis karya yang berjudul Arthashastra (Ilmu mendapatkan materi) yang dapat dianggap sebagai pendahulu dari Machiavelli's The Prince. Banyak masalah yang dibahas dalam karya itu masih relevan sampai sekarang, termasuk diskusi tentang bagaiamana konsep manajemen yang efisien dan solid, dan juga masalah etika di bidang ekonomi. Chanakya juga berfokus pada isu kesejahteraan seperti redistribusi kekayaan pada kaum papa dan etika kolektif yang dapat mengikat kebersamaan masyarakat.
Tokoh pemikir Islam juga memberikan sumbangsih pada pemahaman di bidang ekonomi. ibn Khaldun dari Tunis (1332–1406) menulis masalah teori ekonomi dan politik dalam karyanya Prolegomena, menunjukkan bagaimana kepadatan populasi adalah terkait dengan pembagian tenaga kerja yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sebaliknya mengakibatkan pada penambahan populasi dalam sebuah lingkaran. Dia juga memperkenalkan konsep yang biasa disebut dengan Khaldun-Laffer Curve (keterkaitan antara tingkat pajak dan pendapatan pajak dalam kurva berbentuk huruf U).
Perintis pemikiran barat di bidang ekonomi terkait dengan debat scholastic theological selama Middle Ages. Masalah yang penting adalah tentang penentuan harga barang. Penganut Katolik dan Protestan terlibat dalam perdebatan tentang apa itu yang disebut “harga yang adil” di dalam ekonomi pasar. Kaum skolastik Spanyol pada abad 16 mengatakan bahwa harga yang adil tak lain adalah harga pasar umum dan mereka umumnya mendukung filsafat laissez faire.
Selanjutnya pada era Reformation pada 16th century, ide tentang perdagangan bebas muncul yang kemudian diadopsi secara hukum oleh Hugo de Groot atau Grotius. Kebijakan ekonomi di Europe selama akhir Middle Ages dan awal Renaissance adalah memberlakukan aktivitas ekonomi sebagai barang yang ditarik pajak untuk para bangsawan dan gereja. Pertukaran ekonomi diatur dengan hukum feudal seperti hak untuk mengumpulkan pajak jalan begitu juga pengaturan asosiasi pekerja (guild) dan pengaturan religious dalam masalah penyewaan. Kebijakan ekonomi seperti itu didesain untuk mendorong perdagangan pada wilayah tertentu. Karena pentingnya kedudukan sosial, aturan-aturan terkait kemewahan dijalankan, pengaturan pakaian dan perumahan meliputi gaya yang diperbolehkan, material yang digunakan dan frekuensi pembelian bagi masing-masing kelas yang berbeda.
Niccolò Machiavelli dalam karyanya The Prince adalah penulis pertama yang menyusun teori kebijakan ekonomi dalam bentuk nasihat. Dia melakukannya dengan menyatakan bahwa para bangsawan dan republik harus membatasi pengeluarannya, dan mencegah penjarahan oleh kaum yang punya maupun oleh kaum kebanyakan. Dengan cara itu maka negara akan dilihat sebagai “murah hati” karena tidak menjadi beban berat bagi warganya. Selama masa Early Modern period, mercantilists hampir dapat merumuskan suatu teori ekonomi tersendiri. Perbedaan ini tercermin dari munculnya negara bangsa di kawasan Eropa Barat yang menekankan pada balance of payments.
Tahap ini kerapkali disebut sebagai tahap paling awal dari perkembangan modern capitalism yang berlangsung pada periode antara abad 16th dan 18th, kerap disebut sebagai merchant capitalism dan mercantilism. Babakan ini terkait dengan geographic discoveries oleh merchant overseas traders, terutama dari England dan Low Countries; European colonization of the Americas; dan pertumbuhan yang cepat dari perdagangan luar negeri. Hal ini memunculkan kelas bourgeoisie dan menenggelamkan feudal system yang sebelumnya.
Merkantilisme adalah sebuah sistem perdagangan untuk profit, meskipun produksi masih dikerjakan dengan non-capitalist production methods. Karl Polanyi berpendapat bahwa capitalism belum muncul sampai berdirinya free trade di Britain pada 1830s.
Di bawah merkantilisme, European merchants, diperkuat oleh sistem kontrol dari negara, subsidies, and monopolies, menghasilkan kebanyakan profits dari jual-beli bermacam barang. Dibawah mercantilism, guilds adalah pengatur utama dari ekonomi. Dalam kalimat Francis Bacon, tujuan dari mercantilism adalah :
"the opening and well-balancing of trade; the cherishing of manufacturers; the banishing of idleness; the repressing of waste and excess by sumptuary laws; the improvement and husbanding of the soil; the regulation of prices…"
Di antara berbagai mercantilist theory salah satunya adalah bullionism, doktrin yang menekankan pada pentingnya akumulasi precious metals. Mercantilists berpendapat bahwa negara seharusnya mengekspor barang lebih banyak dibandingkan jumlah yang diimport sehingga luar negeri akan membayar selisihnya dalam bentuk precious metals. Mercantilists juga berpendapat bahwa bahan mentah yang tidak dapat ditambang dari dalam negeri maka harus diimport, dan mempromosikan subsidi, seperti penjaminan monopoli protective tariffs, untuk meningkatkan produksi dalam negeri dari manufactured goods.
Para perintis mercantilism menekankan pentingnya kekuatan negara dan penaklukan luar negeri sebagai kebijakan utama dari economic policy. Jika sebuah negara tidak mempunyai supply dari bahan mentahnnya maka mereka harus mendapatkan koloni darimana mereka dapat mengambil bahan mentah yang dibutuhkan. Koloni berperan bukan hanya sebagai penyedia bahan mentah tapi juga sebagai pasar bagi barang jadi. Agar tidak terjadi suatu kompetisi maka koloni harus dicegah untuk melaksanakan produksi dan berdagang dengan pihak asing lainnya.
Selama the Enlightenment, physiocrats Perancis adalah yang pertama kali memahami ekonomi berdiri sendiri. Salah satu tokoh yang terpenting adalah Francois Quesnay. Diagram ciptaannya yang terkenal, tableau economique, oleh kawan-kawannya dianggap sebagai salah satu temuan ekonomi terbesar setelah tulisan dan uang. Diagram zig-zag ini dipuji sebagai rintisan awal bagi pengembangan banyak tabel dalam ekonomi modern, ekonometrik, multiplier Keynes, analisis input-output, diagram aliran sirkular dan model keseimbangan umum Walras.
Tokoh lain dalam periode ini adalah Richard Cantillon, Jaques Turgot, dan Etienne Bonnot de Condillac. Richard Cantillon (1680-1734) oleh beberapa sejarawan ekonomi dianggap sebagai bapak ekonomi yang sebenarnya. Bukunya Essay on the Naturof Commerce ini General (1755, terbit setelah dia wafat) menekankan pada mekanisme otomatis dalam pasar yakni penawaran dan permintaan, peran vital dari kewirausahaan, dan analisis inflasi moneter “pra-Austrian” yang canggih yakni tentang bagaimana inflasi bukan hanya menaikkan harga tetapi juga mengubah pola pengeluaran.
Jaques Turgot (1727-81) adalah pendukung laissez faire, pernah menjadi menteri keuangan dalam pemerintahan Louis XVI dan membubarkan serikat kerja (guild), menghapus semua larangan perdagangan gandum dan mempertahankan anggaran berimbang. Dia terkenal dekat dengan raja meskipun akhirnya dipecat pada 1776. Karyanya Reflection on the Formation and Distribution of Wealth menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian. Sebagai seorang physiocrats, Turgot membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Karyanya yang terang ini memberikan pemahaman yang baik tentang preferensi waktu, kapital dan suku bunga, dan peran enterpreneur-kapitalis dalam ekonomi kompetetitif.
Etienne Bonnot de Condillac (1714-80) adalah orang yang membela Turgot di saat-saat sulit tahun 1775 ketika dia menghadapi kerusuhan pangan saat menjabat sebagai menteri keuangan. Codillac juga merupakan seorang pendukung perdagangan bebas. Karyanya Commerce and Government (terbit sebulan sebelum The Wealth of Nation, 1776) mencakup gagasan ekonomi yang sangat maju. Dia mengakui manufaktur sebagai sektor produktif, perdagangan sebagai representasi nilai yang tak seimbang dimana kedua belah pihak bisa mendapat keuntungan, dan mengakui bahwa harga ditentukan oelh nilai guna, bukan nilai kerja.
Tokoh lainnya, Anders Chydenius (1729–1803) menulis buku The National Gain pada 1765 yang menerangkan ide tentang kemerdekaan dalam perdagangan dan industri dan menyelidiki hubungan antara ekonomi dan masyarakat dan meletakkan dasar liberalism, sebelas tahun sebelum Adam Smith menulis hal yang sama namun lebih komprehensif dalamThe Wealth of Nations. Menurut Chydenius, democracy, kesetaraan dan penghormatan pada hak asasi manusia adalah jalan satu-satunya untuk kemajuan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota masyarakat.
Mercantilism mulai menurun di Great Britain pada pertengahan 18th, ketika sekelompok economic theorists, dipimpin oleh Adam Smith, menantang dasar-dasar mercantilist doctrines yang berkeyakinan bahwa jumlah keseluruhan dari kekayaan dunia ini adalah tetap sehingga suatu negara hanya dapat meningkatkan kekayaannya dari pengeluaran negara lainnya. Meskipun begitu, di negara-negara yang baru berkembang seperti Prussia dan Russia, dengan pertumbuhan manufacturing yang masih baru, mercantilism masih berlanjut sebagai paham utama meskipun negara-negara lain sudah beralih ke paham yang lebih baru.
Pemikiran ekonomi modern biasanya dinyatakan dimulai dari terbitnya Adam Smith's The Wealth of Nations, pada 1776, walaupun pemikir lainnya yang lebih dulu juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Ide utama yang diajukan oleh Smith adalah kompetisi antara berbagai penyedia barang dan pembeli akan menghasilkan kemungkinan terbaik dalam distribusi barang dan jasa karena hal itu akan mendorong setiap orang untuk melakukan spesialisasi dan peningkatan modalnya sehingga akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang tetap. Smith's thesis berkeyakinan bahwa sebuah sistem besar akan mengatur dirinya sendiri dengan menjalankan aktivits-aktivitas masing-masing bagiannya sendiri-sendiri tanpa harus mendapatkan arahan tertentu. Hal ini yang biasa disebut sebagai "invisible hand" dan masih menjadi pusat gagasan dari ekonomi pasar dan capitalism itu sendiri.
Smith adalah salah satu tokoh dalam era Classical Economics dengan kontributor utama John Stuart Mill and David Ricardo. John Stuart Mill, pada awal hingga pertengahan abad 19th, berfokus pada "wealth" yang didefinisikannya secara khusus dalam kaitannya dengan nilai tukar obyek atau yang sekarang disebut dengan price.
Pertengahan abad 18th menunjukkan peningkatan pada industrial capitalism, memberi kemungkinan bagi akumulasi modal yang luas di bawah fase perdagangan dan investasi pada mesin-mesin produksi. Industrial capitalism, yang dicatat oleh Marx mulai dari pertigaan akhir abad 18th, menandai perkembangan dari the factory system of manufacturing, dengan ciri utama complex division of labor dan routinization of work tasks; dan akhirnya memantapkan dominasi global dari capitalist mode of production.






Hasil dari proses tersebut adalah Industrial Revolution, dimana industrialist menggantikan posisi penting dari merchant dalam capitalist system dan mengakibatkan penurunan traditional handicraft skills dari artisans, guilds, dan journeymen. Juga selam masa ini, capitalism menandai perubahan hubungan antara British landowning gentry dan peasants, meningkatkan produksi dari cash crops untuk pasar lebih daripada yang digunakan untuk feudal manor. Surplus ini dihasilkan dengan peningkatan commercial agriculture sehingga mendorong peningkatan mechanization of agriculture.
Peningakatan industrial capitalism juga terkait dengan penurunan mercantilism. Pertengahan hingga akhir abad sembilan belas Britain dianggap sebagai contoh klasik dari laissez-faire capitalism. Laissez-faire mendapatkan momentum oleh mercantilism di Britain pada 1840s dengan persetujuan Corn Laws dan Navigation Acts. Sejalan dengan ajaran classical political economists, dipimpin oleh Adam Smith dan David Ricardo, Britain memunculkan liberalism, mendorong kompetisi dan perkembangan market economy.
Pada abad 19th, Karl Marx menggabungkan berbagai aliran pemikiran meliputi distribusi sosial dari sumber daya, mencakup karya Adam Smith, juga pemikiran socialism dan egalitarianism, dengan menggunakan pendekatan sistematis pada logika yang diambil dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel untuk menghasilkan Das Kapital. Ajarannya banyak dianut oleh mereka yang mengkritik ekonomi pasar selama abad 19th dan 20th. Ekonomi Marxist berlandaskan pada labor theory of value yang dasarnya ditanamkan oleh classical economists (termasuk Adam Smith) dan kemudian dikembangkan oleh Marx. Pemikiran Marxist beranggapan bahwa capitalism adalah berlandaskan pada exploitation kelas pekerja: pendapatan yang diterima mereka selalu lebih rendah dari nilai pekerjaan yang dihasilkannya, dan selisih itu diambil oleh capitalist dalam bentuk profit.
Pada akhir abad 19th, kontrol dan arah dari industri skala besar berada di tangan financiers. Masa ini biasa disebut sebagai "finance capitalism," dicirikan dengan subordination proses produksi ke dalam accumulation of money profits dalam financial system. Penampakan utama capitalism pada masa ini mencakup establishment of huge industrial cartels atau monopolies; kepemilikan dan management dari industry oleh financiers berpisah dari production process; dan pertumbuhan dari complex system banking, sebuah equity market, dan corporate memegang capital melalui kepemilikan stock. Tampak meningkat juga industri besar dan tanah menjadi subject of profit dan loss oleh financial speculators. Akhir abad 19th juga muncul "marginal revolution" yang meningkatkan dasar pemahaman ekonomi mencakup konsep-konsep seperti marginalism dan opportunity cost. Lebih lanjut, Carl Menger menyebarkan gagasan tentang kerangka kerja ekonomi sebagai opportunity cost dari keputusan yang dibuat pada margins of economic activity.
Akhir 19th dan awal 20th capitalism juga disebutkan segagai era "monopoly capitalism," ditandai oleh pergerakan dari laissez-faire phase of capitalism menjadi the concentration of capital hingga mencapai large monopolistic atau oligopolistic holdings oleh banks and financiers, dan dicirikan oleh pertumbuhan corporations dan pembagian labor terpisah dari shareholders, owners, dan managers.
Perkembangan selanjutnya ekonomi menjadi lebih bersifat statistical, dan studi tentang econometrics menjadi penting. Statistik memperlakukan price, unemployment, money supply dan variabel lainnya serta perbandingan antar variabel-variabel ini, menjadi sentral dari penulisan ekonomi dan menjadi bahan diskusi utama dalam lapangan ekonomi. Pada quarter terakhir abad 19th, kemunculan dari large industrial trusts mendorong legislation di U.S. untuk mengurangi monopolistic tendencies dari masa ini. Secara berangsur-angsur, U.S. federal government memainkan peranan yang lebih besar dalam menghasilkan antitrust laws dan regulation of industrial standards untuk key industries of special public concern. Pada akhir abad 19th, economic depressions dan boom and bust business cycles menjadi masalah yang tak terselesaikan. Long Depression dari 1870s dan 1880s dan Great Depression dari 1930s berakibat pada nyaris keseluruhan capitalist world, dan menghasilkan pembahasan tentang prospek jangka panjang capitalism. Selama masa 1930s, Marxist commentators seringkali meyakinkan kemungkinan penurunan atau kegagalan capitalism, dengan merujuk pada kemampuan Soviet Union untuk menghindari akibat dari global depression.
Macroeconomics mulai dipisahkan dari microeconomics oleh John Maynard Keynes pada 1920s, dan menjadi kesepakatan bersama pada 1930s oleh Keynes dan lainnya, terutama John Hicks. Mereka mendapat ketenaran karena gagasannya dalam mengatasi Great Depression. Keynes adalah tokoh penting dalam gagasan pentingnya keberadaaan central banking dan campur tangan pemerintah dalam hubungan ekonomi. Karyanya "General Theory of Employment, Interest and Money" menyampaikan kritik terhadap ekonomi klasik dan juga mengusulkan metode untuk management of aggregate demand. Pada masa sesudah global depression pada 1930s, negara memainkan peranan yang penting pada capitalistic system di hampir sebagian besar kawasan dunia. Pada 1929, sebagai contoh, total pengeluaran U.S. government (federal, state, and local) berjumlah kurang dari sepersepuluh dari GNP; pada 1970s mereka berjumlah mencapai sepertiga. Peningkatan yang sama tampak pada industrialized capitalist economies, sepreti France misalnya, telah mencapai ratios of government expenditures dari GNP yang lebih tinggi dibandingkan United States. Sistem economies ini seringkali disebut dengan "mixed economies."
Selama periode postwar boom, penampakan yang luasa dari new analytical tools dalam social sciences dikembangkan untuk menjelaskan social dan economic trends dari masa ini, mencakup konsep post-industrial society dan welfare statism. Phase dari capitalism sejak awal masa postwar hingga 1970s memiliki sesuatu yang kerap disebut sebagai “state capitalism”, terutama oleh Marxian thinkers.
Banyak economists menggunakan kombinasi dari Neoclassical microeconomics dan Keynesian macroeconomics. Kombinasi ini, yang sering disebut sebagai Neoclassical synthesis, dominan pada pengajaran dan kebijakan publik pada masa sesudah World War II hingga akhir 1970s. pemikiran neoclassical mendapat bantahan dari monetarism, dibentuk pada akhir 1940s dan awal 1950s oleh Milton Friedman yang dikaitkan dengan University of Chicago dan juga supply-side economics.
Pada akhir abad 20th terdapat pergeseran wilayah kajian dari yang semula berbasis price menjadi berbasis risk, keberadaan pelaku ekonomi yang tidak sempurna dan perlakuan terhadap ekonomi seperti biological science, lebih menyerupai norma evolutionary dibandingkan pertukaran yang abstract. Pemahaman akan risk menjadi signifikan dipandang sebagai variasi price over time yang ternyata lebih penting dibanding actual price. Hal ini berlaku pada financial economics dimana risk-return tradeoffs menjadi keputusan penting yang harus dibuat.
Masa postwar boom yang lama berakhir pada 1970s dengan adanya economic crises experienced mengikuti 1973 oil crisis. “stagflation” dari 1970s mendorong banyak economic commentators politicians untuk memunculkan neoliberal policy diilhami oleh laissez-faire capitalism dan classical liberalism dari abad 19th, terutama dalam pengaruh Friedrich Hayek dan Milton Friedman. Terutama, monetarism, sebuah theoretical alternative dari Keynesianism yang lebih compatible dengan laissez-faire, mendapat dukungan yang meningkat increasing dalam capitalist world, terutama dibawah kepemimpinan Ronald Reagan di U.S. dan Margaret Thatcher di UK pada 1980s.
Area perkembangan yang paling pesat kemudian adalah studi tentang informasi dan keputusan. Contoh pemikiran ini seperti yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz. Masalah-masalah ketidakseimbangan informasi dan kejahatan moral dibahas disini seperti karena memengaruhi modern economic dan menghasilkan dilema-dilema seperti executive stock options, insurance markets, dan Third-World debt relief.









  1. SISTEM EKONOMI PANCASILA
LAHIRNYA EKONOMI PANCASILA

Ilmu ekonomi (Klasik) lahir tahun 1776 dengan terbitnya buku Adam Smith “Wealth of Nations”. Meskipun demikian, ilmu ekonomi yang sekarang diajarkan melalui buku-buku teks ekonomi sebenarnya adalah ilmu ekonomi Neoklasik yang lahir 1 abad kemudian (1890) melalui penerbitan Principles of Economics oleh Alfred Marshall. Pada tahun 1936 J.M. Keynes melalui penerbitan buku The General Theory (of Employment, Interest, and Money), “memproklamasikan” lahirnya ilmu ekonomi modern. Dalam buku ini semua teori Klasik-Neoklasik yang dianggap benar selama 150 tahun dinyatakan “masuk kotak”, karena penerapannya terlalu khusus. Teori Keynes yang berlaku umum (General Theory) bisa dipakai menganalisis kondisi ekonomi suatu negara yang dalam keadaan kesempatan kerja penuh (full employment) maupun keadaan yang kurang dari kesempatan kerja penuh (less than full employment).

Namun perkembangan teori atau ilmu ekonomi selama pertengahan dan akhir abad 20 cukup aneh, karena “revolusi Keynes” ternyata hanya berjalan relatif singkat. Ajaran mendasar teori ekonomi Neoklasik tentang kebebasan pasar tetapi dengan campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang makin kecil (liberalisasi dan privatisasi), kembali menguat melalui “Konsensus Washington” (1989) dan kebangkrutan paham sosialisme/komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur tahun-tahun 1989-91. 
Di Indonesia, pemerintah Orde Lama (1959-66) menerapkan sistem ekonomi komando yang kemudian digantikan secara radikal dengan ajaran demokrasi ekonomi ketika rezim Orde Lama runtuh diganti rezim Orde Baru (1966). Namun ajaran “ekonomi pasar” ini sejak anjlognya (kembali) harga minyak dunia (1982), kemudian kebablasan menjadi “ke-Barat-Baratan” dengan diterapkannya kebijakan liberalisasi atau deregulasi tahun 1983 sampai akhir tahun delapanpuluhan. Inilah periode ekonomi konglomerasi (1987-94) yang menghasilkan “keajaiban ekonomi” (miracle economy), ketika oleh Bank Dunia Indonesia dimasukkan sebagai salah satu dari 8 negara yang berekonomi “ajaib” bersama Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Singapura, Thailand dan Malaysia. Bahwa Indonesia yang ekonominya “ajaib” (1993), tetapi 4 tahun kemudian “dihancurkan” krisis moneter (krismon 1997), menunjukkan kekeliruan fatal teori ekonomi konvensional. Tidak mungkin satu ekonomi dengan fundamental ekonomi yang baik dan sehat dapat hancur (collapse) dalam waktu sangat cepat. Jelas bukan kebijakan ekonomi Indonesia yang salah, tetapi teori atau ilmu ekonominyalah yang harus diakui keliru. 

Ilmu ekonomi Pancasila lahir bersamaan dengan keyakinan adanya kekeliruan fatal ilmu ekonomi konvensional. Khusus bagi Indonesia adanya kebingungan pakar-pakar ekonomi untuk menerangkan fenomena ekonomi Indonesia sejak krismon sampai sekarang (2005) adalah bukti telah munculnya iklim/situasi lahirnya ilmu ekonomi Indonesia baru yaitu ekonomi Pancasila.

  1. Ekonomi sebagai Ilmu
Ilmu ekonomi dapat dikembangkan menjadi salah satu atau gabungan dari cabang-cabang ilmu berikut: 
(1)     Ekonomi sebagai Ilmu Sosial (Social Science).
(2)     Ekonomi sebagai Ilmu Ekologi (Ecological Science).
(3)     Ekonomi sebagai Ilmu Perilaku (Behavioral Science).
(4)     Ekonomi sebagai Ilmu Politik (Political Science).
(5)     Ekonomi sebagai Ilmu Matematika (Mathematical Science).
(6)     Ekonomi sebagai Ilmu Moral (Moral Science). 



Pembagian oleh Kenneth Boulding ini diuraikan dengan sangat baik dalam buku kecil dengan judul di atas, Economics as A Science. Boulding, Guru Besar Ilmu Ekonomi di Universitas Boulder yang pernah menjadi Presiden Persatuan Ekonomi Amerika (American Economic Association) tahun 1968, dalam buku ini menunjukkan keprihatinan mendalam tentang perkembangan ilmu ekonomi di Amerika yang menjadi terlalu spesialistis dan cenderung dijadikan sekedar alat analisis, teknik berpikir, dan kelak bahkan menjadi “ideologi”. Maka pada akhir bukunya Boulding mengeluh: 
Kalau kini kita menyaksikan “kegenitan” pakar-pakar ekonomi konvensional kita, yang begitu percaya pada model ekonometri CGE (Computable General Equilibrium), dan menggunakan hasil-hasil perhitungannya untuk menasehati pemerintah “SBY-JK” agar tidak ragu-ragu menaikkan harga BBM 1 Maret lalu, tentu rakyat berhak mempertanyakan manfaat “kepakaran ekonomi” ilmuwan-ilmuwan muda kita ini bagi kemaslahatan bangsa. Memang separo kesalahan menjadi tanggungjawab pemerintah, yang rupanya begitu percaya pada kepakaran ekonomi ilmuwan-ilmuwan muda dari LPEM-UI tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla tanpa penjelasan apapun menolak dengan tegas kesimpulan lain (dari BPS dan IPB) yang bertentangan dengan hasil-hasil perhitungan LPEM-UI. “Ah itu salah, yang betul adalah penelitian yang dilakukan FE-UI”. 
Inilah akibat ilmu ekonomi yang sudah menjelma menjadi ilmu ekonomi matematik, yang melihat kemiskinan di Indonesia sekedar sebagai angka-angka, bukan sebagai manusia yang “menangis dan menderita akibat kenaikan harga BBM”. Maka untuk itulah PUSTEP-UGM menawarkan paradigma atau cara baru melihat ilmu ekonomi Indonesia. Dan dengan mengutip buku kecil Kenneth Boulding di atas, diingatkan betapa pakar-pakar ekonomi konvensional telah keblinger, yaitu mengembangkan ilmu ekonomi Neoklasik dari Amerika sebagai ilmu matematika, padahal yang benar, ilmu ekonomi ini bercabang ke-6 jurusan yaitu, di samping matematika, juga ilmu-ilmu sosial, ekologi, perilaku, politik dan moral. Tidak ada jalan lain, kita harus “berbalik arah”, yaitu tidak membiarkan diri kebablasan mengembangkan ilmu ekonomi secara monodisipliner ala Amerika, tetapi secara
Keharusan mempelajari dan memahami masalah-masalah bangsa dengan pendekatan interdisipliner atau transdisipliner dijelaskan dengan sangat baik oleh seorang ekonom pertanian muda dari Australia David Penny. Pada tahun-tahun empatpuluhan, David muda yang baru memperoleh Ph.D ekonomi pertanian dari Universitas Cornell di Amerika, diminta membantu mengajar penyuluhan pertanian di IPB. Karena ilmu yang dikuasainya adalah ekonomi pertanian (agricultural economics), maka ketika ditanya Profesor Sajogyo (waktu itu Kampto Oetomo) peralatan ilmu apa yang akan dipakai dalam mengajar penyuluhan pertanian, David dengan penuh percaya diri menjawab ilmu ekonomi. Sesudah beberapa tahun lewat, David heran betapa sulit mahasiswa menangkap isi kuliah-kuliah yang diberikannya, dan betapa sulit baginya memahami cara berpikir dan bertindak petani Indonesia. David kemudian sadar telah mengabaikan peringatan halus dari Prof. Sajogyo ketika untuk pertama kali bertemu. 
Kiranya jelas dari kasus ini bahwa setiap masalah sosial tidak mungkin didekati secara monodisiplin karena di dalam setiap masalah selalu ada berbagai faktor yang bekerja serentak. Dan ilmu ekonomi yang semakin menjauhkan diri dari sumbernya yaitu ilmu sosial, pasti menghadapi kesulitan. Nasehat-nasehat pakar ekonomi yang terlalu spesialistis (monodisiplin) tidak akan realistis, lebih-lebih jika analisis-analisisnya makin banyak menggunakan matematika.
Gunnar Myrdal seorang pakar ekonomi Swedia, pemenang Nobel ekonomi tahun 1974, sejak sangat awal (1956) sudah memberikan kritik keras terhadap teori ekonomi Barat yang tidak cocok untuk negara-negara berkembang. 






This new orientation of economic theory towards greater realism in regard to existing economic inequalities will imply the final liquidation of the old laissez-faire predilections and, more specifically, 
the free trade doctrine and the stable equilibrium approach. Also, the distinction between “economic factors” and “non-economic factors” will likewise have to be discarded as illogical and, consequently, misleading. Economic analysis will have to deal with all the relevant factors if it wants to be realistic; general economic theory will have to become social theory.
 
In the main, economic theory has not so far concerned itself with the problems of under-developed countries. If nevertheles it is uncritically applied to these problems, the theory becomes wrong.
 
  1. Kelemahan Teori Ekonomi Konvensional
Surat Kabar Kompas selama 4 hari (16-19 Maret) memuat “perdebatan akademik” antara pakar-pakar ekonomi Neoklasik konvensional (Moh. Ikhsan & Chatib Basri) dan pakar ekonomi “kelembagaan” dari IPB dan Tim Indonesia Bangkit (Rina Oktaviana & Imam Sugema). Perbedaan dari 2 “mazhab pemikiran” ini adalah, yang pertama mementingkan ukuran efisiensi ekonomi semata, sedangkan yang kedua juga mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan. Masalah ekonomi yang dijadikan “dadakan” diadakannya perdebatan kebetulan menyangkut kepentingan rakyat banyak yaitu keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebesar rata-rata 29% tanggal 1 Maret 2005.
Dengan menggunakan model ekonometri untuk menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan, Tim A (MI & CB) menyimpulkan kemiskinan akan berkurang 2% setelah dana kompensasi disalurkan, sedangkan menurut Tim B (RO & IS) angka kemiskinan justru akan bertambah 2%. Implikasi kedua tim bagi kebijaksanaan kenaikan harga BBM bertolak belakang. Yang pertama setuju atau mendukung, sedangkan yang kedua menolak kenaikan harga BBM. Bahwa model ekonomi yang sama menghasilkan angka taksiran yang bertolak-belakang, menunjukkan salah satu kelemahan serius teori ekonomi konvensional (Neoklasik) yang matematis.
Kelemahan lain dari teori ekonomi konvensional adalah kemungkinan diperolehnya angka-angka hasil perhitungan yang jauh menyimpang dari “realita” karena tidak dimasukkannya variabel-variabel bukan ekonomi, padahal faktor-faktor ini dalam praktek terbukti besar peranannya. Di samping variabel keadilan, juga ada faktor-faktor politik dan psikologi yang ternyata dapat berperanan besar. Misalnya, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga minyak tanah agar rakyat kecil tidak dirugikan, ternyata tidak mencapai tujuan baiknya,  karena minyak tanah hilang dari pasar, dan harganya melonjak, sehingga tetap saja memukul rakyat kecil.
Demikian karena penerapan teori ekonomi yang tidak mencapai hasil yang diharapkan inilah, maka masuk akal jika ada kebutuhan riil akan teori/ilmu ekonomi Indonesia baru, yaitu ilmu ekonomi yang benar-benar dapat diandalkan sebagai pisau analisis masalah-masalah ekonomi khas Indonesia. Teori ekonomi Pancasila adalah teori ekonomi khas Indonesia yang “model” dan penerapannya selalu bersifat multidisipliner dan sekaligus transdisipliner. Teori ekonomi Pancasila tidak menggunakan asumsi-asumsi ceteris paribus, tetapi memasukkan semua variabel yang benar-benar harus dipertimbangkan. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Jika di samping Pancasila juga selalu disebutkan asas kekeluargaan dan kemasyarakatan sebagaimana dikandung dalam pasal 33 UUD 1945, maka menjadi lengkaplah “model” ekonomi Pancasila, yaitu model ekonomi “holistik” yang tidak memisahkan masalah ekonomi dari masalah sosial, masalah budaya, masalah moral/etik, dll. Yang ada adalah masalah, yang dihadapi manusia Indonesia, tidak perlu diurai menjadi masalah-masalah yang sangat terpisah-pisah, yang untuk menganalisis masing-masing diperlukan disiplin ilmu sendiri.
Ekonomi Pancasila sebenarnya mengacu pada ajaran asli Ilmu Ekonomi Adam Smith (1723-1790) yaitu ilmu ekonomi yang tidak dilepaskan dari kaitan faktor-faktor etika dan moral. Smith dalam buku pertamanya tahun 1759 (The Theory of Moral Sentiments) menyatakan bahwa manusia adalah homo socius dan homo ethicus. Baru pada buku keduanya disebut bahwa manusia adalah homo economicus.
Smith did not try to develop a science of economics free of moral judgements or ethical considerations....But his science of political economy was not a moralistic science: he tried to bring about improvement not through preaching but through designing institutions which would strengthen the incentive to act in a socially beneficial manner.
Kalau pakar-pakar ekonomi konvensional masa sekarang menggambarkan ajaran Adam Smith sebagai “liberal” dan “individualistik”, sebabnya adalah karena ajaran kelembagaannya yang dikembangkan dalam TMS (1959) diabaikan, dan yang dikutip dari tulisan-tulisan Adam Smith justru yang lebih menonjolkan kecintaan-diri (self-love) manusia yang kebablasan. 
It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, 
that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.
Demikianlah ilmu ekonomi Pancasila adalah ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara, yang ke-5 silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap pelaku ekonomi orang Indonesia.
 

  1. Apakah Ilmu Ekonomi telah Mati ?
Sekarang makin banyak Perguruan Tinggi, negeri maupun swasta, yang fakultas ekonominya hanya mempunyai jurusan Manajemen dan Akuntansi. Apa artinya? Artinya adalah bahwa ilmu ekonomi sesungguhnya sudah mati, dan masalah-masalah ekonomi masyarakat telah direduksi menjadi masalah manajemen dan hitung-hitungan (akuntansi) untung rugi saja seperti halnya perusahaan. Apakah orang menyadari kejanggalan ini? Sama sekali tidak. Kini di kalangan murid-murid SMA banyak yang mengira jika kelak mereka melanjutkan studi ke fakultas ekonomi di perguruan tinggi, pilihan jurusan yang mereka hadapi hanya salah satu dari dua yaitu Manajemen atau Akuntansi.
Tentu kita bertanya mengapa terjadi perkembangan yang aneh ini? Apakah di negara-negara berkembang lain seperti Malaysia atau Filipina juga demikian? Ya, harus diakui, kita telah “kecolongan” habis-habisan karena sangat kuatnya “imperialisme” ajaran ekonomi kapitalis liberal dari Barat khususnya Amerika. Di Amerika sekarang sudah banyak jurusan (department) ekonomi yang sekedar merupakan cabang (spesialisasi) dari School of Business (Fakultas Bisnis). Artinya, “ilmu” yang lebih “terhormat” di sana adalah ilmu bisnis yaitu ilmu mencari keuntungan sebesar-besarnya dari perusahaan, sedangkan ilmu ekonomi yang merupakan cabang ilmu sosial, dan yang masih ada kaitan dengan ajaran-ajaran moral, hanya merupakan salah satu spesialisasi saja yang relatif “kurang terhormat” dan tidak terlalu dianjurkan untuk dipilih. Memang dalam kurikulum sekolah-sekolah bisnis lalu dikenalkan kuliah-kuliah etika bisnis (business ethics), tetapi peranannya tidak pernah terlalu penting.
Fakultas Ekonomi UGM ketika lahir tahun 1955, setengah abad lalu, mempunyai 4 jurusan yaitu jurusan-jurusan ekonomi agraria, ekonomi sosiologi, ekonomi kenegaraan, dan ekonomi perusahaan. Apakah tidak ada perasaan “dosa” mengapa kini jurusan yang ditawarkan menjadi sangat sempit sehingga sekedar meniru spesialisasi yang berkembang di Amerika, bukan spesialisasi yang berorientasi pada masalah-masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia seperti masalah kemiskinan dan kenyataan ketidakberdayaan ekonomi rakyat?
Pada tahun 1994 terbit buku “Matinya Ilmu Ekonomi” (The Death of Economics, Paul Ormerod), kemudian disusul Debunking Economics (Menghilangkan Kepalsuan Ilmu Ekonomi) oleh Steve Keen dari Australia (2001). Apakah pakar-pakar ekonomi konvensional Indonesia menyadari, memperhatikan, dan mempelajari buku-buku ini? Sama sekali tidak. Mereka menganggap buku-buku ini “lelucon” semata-mata, padahal di negara-negara kapitalis jauh sebelumnya sudah dibahas masalah yang sama secara serius misalnya melalui pennerbitan buku Is Economics Relevant: Reader in Political Economics (Robert L. Heilbroner, 1971) dan What’s Wrong with Economics? (Benjamin Ward, 1972). Selanjutnya pemenang Nobel ekonomi 2001 Joseph Stiglitz, yang bulan Desember 2004 berceramah di Jakarta, dengan tandas mengkritik pakar-pakar ekonomi pemerintah yang terlalu mengandalkan pada nasehat-nasehat ekonomi IMF dan Bank Dunia. Sebelumnya, Stiglitz dengan tegas mengkritik pakar-pakar ekonomi negara-negara berkembang termasuk Rusia sesudah 1991, yang terlalu percaya pada ajaran buku-buku teks ekonomi untuk membuat kebijakan. Stiglitz menegaskan bahaya ajaran-ajaran ekonomi yang demikian jika dipakai untuk menyusun kebijakan. 
Textbook economics may be fine for teaching students, but not for advising government....since typical American style textbook relies so heavily on a particular intellectual tradition the neoclassical model
Demikian upaya pengembangan ilmu ekonomi Pancasila jelas tidak mengada-ada, tetapi sungguh-sungguh merupakan “jalan keluar” untuk membebaskan diri dari “penjajahan paham ekonomi liberal” yang sudah sangat jauh menguasai kurikulum Fakultas-fakultas Ekonomi kita tanpa kita menyadarinya.
Rektor UGM dalam pidato Dies ke-55 tanggal 20 Desember 2004 mengingatkan kembali pesan Rektor pertama/pendiri UGM Prof. Sardjito, agar dosen-dosen ekonomi “berhati-hati” dalam mengajarkan ilmu ekonomi. 
....bila Taman Siswa membuka Fakultas Ekonomi, seyogyanya Majelis Luhur Taman Siswa, mengajukan pertanyaan kepada dosen-dosenya, bagaimana mengetrapkan Pancasila di mata pelajaran Ekonomi. Bila pertanyaan ini tidak diindahkan, mungkin dapat kejadian kapitalistik ekonomi masuk di Taman Siswa. 
Pesan Prof. Sardjito ini dikemukakan tahun 1969 ketika Fakultas Ekonomi UGM sendiri sedang mengembangkan afiliasi dengan Fakultas-fakultas Ekonomi Amerika yaitu Universitas California di Berkeley dan Universitas Wisconsin di Madison. Di samping banyak dosen-dosen Amerika datang mengajar “ilmu ekonomi kapitalis” di Jakarta dan Yogyakarta, dosen-dosen muda UGM sendiri juga dikirim ke Amerika  untuk belajar pada tingkat studi S2 dan S3. Kekhawatiran Prof. Sardjito ternyata benar, FE-UGM pun, seperti Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lain-lain, kemudian menjadi “pusat pendidikan ekonomi kapitalis”, yang jauh dari moral ekonomi Pancasila.
 
Negara Dagang dan Pancasila
Jika sekarang banyak orang mengeluh karena ada kesan kuat pemerintah “SBY-JK” lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dan pedagang ketimbang kepentingan ekonomi rakyat, ternyata Adam Smith pun pada tahun 1776 sudah menguraikan (cikal bakal) pemikiran awalnya. 
Melawan kecenderungan persekongkolan para pengusaha memang tidak mudah, lebih-lebih jika kelompok pengusaha dan pedagang secara langsung duduk dalam jabatan-jabatan kunci pemerintahan seperti halnya sekarang, yaitu dalam diri Wakil Presiden dan Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu. Hukum dan media massa perlu berperan aktif mengawasi tindak-tanduk pejabat-pejabat pemerintah dan mengadukan mereka jika menunjukkan tanda-tanda “bersekongkol” untuk melawan kepentingan umum. Contoh dalam hal ini sudah ada ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan membatalkan UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan yang dianggap bertentangan dengan amanat pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan ayat 3. Di kemudian hari pakar-pakar ekonomi Pancasila harus selalu waspada mengawasi setiap kebijakan dan praktek usaha sehingga tidak membiarkannya melanggar UUD (konstitusi) kita. Prof. Sri-Edi Swasono dalam tulisannya “Neo Sontoloyo” di Republika (24 Maret 2005, hal 2) menggugat UU Migas No. 22/2001 yang konsiderannya keliru, yang berarti UU ini harus dianggap batal karena hukum.
Jika kini ekonomi banyak negara berkembang didominasi perusahaan-perusahaan multinasional yang didukung pemerintah negara-negara asal perusahaan-perusahaan itu, maka banyak cendekiawan negara-negara berkembang bekerja keras untuk melawannya, meskipun hampir selalu “tidak berdaya” dan “kalah perang”. Kekalahan demi kekalahan ini diterangkan oleh Samuel Huntington dengan tepat sebagai berikut: 
Ketika untuk pertama kali dalam sejarah ekonomi politik Indonesia seorang pengusaha besar ditunjuk sebagai Menko Perekonomian, orang berharap prospek perekonomian nasional akan lebih baik karena pengusaha pasti sangat memahami bagaimana caranya merangsang kegiatan berusaha mereka di Indonesia. Namun ternyata apa yang dikhawatirkan Adam Smith pada tahun 1776 benar-benar terjadi, yaitu “kepentingan pengusaha tidak pernah sama dengan kepentingan rakyat/masyarakat umum”. 
Demikian sangat sulit bagi masyarakat mengharapkan kepentingan ekonominya dilindungi pemerintah, kalau Kabinet dikuasai pemikiran-pemikiran pengusaha/pedagang. Dalam salah satu tajuk rencana, Harian Kompas memang mengingatkan bahaya besar persekongkolan yang demikian. Maka tidak mengherankan jika Kompas menulis “Betapa Menakutkan Kolaborasi Politisi dan Pengusaha

 I.    DEFINISI SISTEM EKONOMI PANCASILA
Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. 
 Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan  mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), SEP juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

II.   CIRI – CIRI EKONOMI PANCASILA
  1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
  2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
  3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
  4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.

















BAB III
PENUTUP

  1. KESIMPULAN
Suatu Negara akan dapat memajukan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduknya, bila Negara tersebut memiliki dasar teori dan system ekonomi yg diatur sebagaimana mestinya dan dilaksanakan sesuai dan atas dasar kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sesuai dengan kemampuan, Sumber Daya Aalam yg ada, kualitas suberdaya manusianya, serta budaya yg ada. Negara berkembang dan Negara miskin akan sangat kesulitan mencapai perekonomian yg baik, bila menganut system ekonomi liberal yg selalu kompetitif dan bersaing, serta monopoli. Karena kualitas SDM yg kurang serta budaya social yg cendrung menjadi tolak ukur masyarakatnya. Indonesia bila kita melihat system Ekonomi Pancasila yg dianutnya, namun dalam pelaksanaan akhir-akhir ini cendrung kearah system Ekonomi liberal, dan itu terlihat dari beberapa kebijakan pemerintah, serta pendapat masyarakat yg kurang puas akan kinerja pemerintah.

  1. SARAN
System Ekonomi Pancasila, bila itikat pelaksanaan, dan tindakan pengambilan kebijakan pemerintah sesuai dengan asas Pancasila, baik program, pelaksanaannya maupun kinerja para pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi Negara Indonesia akan mampu bersaing dan bertumbuh menjadi Negara maju dimasa yg akan datang.

  1. TUJUAN PENULISAN
Dalam karya tulis ini, penulis ingin memberikan informasi, pengetauhan tentang “Teori Ekonomi” dan bagaimana pelaksanaan teroi tersebut di Negara-negara di dunia, dan salah satunya Indonesia. Sehingga pembaca dapat mengabil analisis dan kesimpulan, serta mampu menilai bagai mana system ekonomi yg ada saat ini apakah memiliki dampak bagi kehidupan perekonomian suatu Negara yg menganut system tersbut atau hany
a menjadi formalitas saja!




Angkatan 2011

Mata Kuliah:
1.Operation Research
2.Manajemen Keuangan Internasional
3.Bank dan Lembaga Keuangan
4.Manajeman Strategi
Tugas Mandiri:
1.Total Quality Manajemen
2.Sosiologi dan Politik
3.Komunikasi Bisnis

Updates Via E-Mail

Popular Posts

GABUNHG YUK!!!